Menteri: KUHP Baru Indonesia Perlu Pengawasan Publik
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang telah direvisi, yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2025, digambarkan oleh pemerintah sebagai modernisasi besar-besaran hukum nasional. Namun, seorang menteri senior telah…
